WARTAAMPERAK.COM_PASANGKAYU_))))))))) Persoalan distribusi air bersih kembali menjadi perhatian di Kabupaten Pasangkayu.
Keluhan warga Kalibamba soal aliran air yang tak merata kini membuka fakta lebih luas, mayoritas proyek air bersih sejak 2023 hingga 2024 disebut belum menunjukkan hasil.
Anggota Komisi III DPRD Pasangkayu, Robin Chandra Hidayat atau yang akrab disapa RCH, menegaskan bahwa masalah tersebut bukan kasus tunggal.
“Keluhan di Kalibamba itu bukan satu-satunya. Hampir semua proyek air bersih yang dianggarkan sejak 2023 sampai 2024 kondisinya sama, belum ada yang berhasil, bahkan banyak yang mangkrak,” ujar RCH saat dikonfirmasi, Senin (27/4).
RCH menyebut sejumlah titik lain yang mengalami persoalan serupa, di antaranya Saptanajaya, Benggaulu, Doda, Karya Bersama hingga Batumatoru. Menurutnya, proyek-proyek tersebut hingga kini belum rampung dikerjakan oleh dinas teknis.
“Itu semuanya belum ada yang selesai dari dinas PU,” tegasnya.
Temuan DPRD di lapangan pun memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam perencanaan dan pelaksanaan. RCH mengungkap adanya ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan kondisi riil di lapangan.
Salah satu contoh mencolok ditemukan di Kalibamba. Dalam dokumen, jumlah pemasangan yang direncanakan mencapai ratusan unit, namun realisasi di lapangan jauh dari target.
“Seharusnya sekitar 245 yang terpasang, tapi waktu kami turun hanya lima yang terealisasi. Itu fakta yang kami temukan langsung,” katanya.
RCH menyatakan DPRD akan kembali turun melakukan pengecekan dalam waktu dekat untuk memastikan perkembangan terbaru proyek-proyek tersebut.
Sorotan juga diarahkan ke proyek di Saptanajaya. DPRD sebelumnya telah menerima janji dari Dinas PUPR bahwa uji coba sistem penyaringan air akan dilakukan pada Maret 2026.
Namun hingga akhir April, RCH menyampaikan belum ada realisasi maupun laporan resmi kepada DPRD.
“Janji uji coba di bulan Maret tidak terlaksana. Sampai sekarang tidak ada kejelasan. Ini harus jadi catatan serius bagi dinas terkait,” ujarnya.
RCH kemudian menegaskan, bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditunda pemenuhannya.
DPRD, kata dia, mendesak Dinas PUPR segera memberikan penjelasan terbuka terkait progres proyek-proyek tersebut.
Selain itu, kata RCH, warga Saptanajaya juga mulai menagih realisasi proyek air bersih senilai Rp2,93 miliar yang dianggarkan sejak 2023. Hingga kini, manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Ini bukan sekadar proyek, tapi kebutuhan hidup masyarakat. DPRD menunggu jawaban konkret dari dinas terkait,” pungkas RCH.
Olehnya itu, RCH kembali menegaskan, krisis air bersih tidak bisa terus dibiarkan tanpa solusi konkret. Ia mengingatkan, jabatan bukan sekadar posisi yang dikejar, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan dibuktikan melalui kerja nyata untuk masyarakat.()