WARTAAMPERAK.COM_MAMUJU_))))))))) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat turut ambil bagian dalam kegiatan Rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR), Rabu 29 April 2026.
Rekonsiliasi tersebut diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka persiapan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Mengusung tema “Kolaborasi dan Koordinasi Menuju SE2026 untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan di Sulawesi Barat,” forum ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadirkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bertempat di Aula Manakarra Kantor BPS Provinsi Sulawesi Barat, pelaksanaan kegiatan ini juga sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis data serta penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan adaptif.
Dalam forum tersebut, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat diwakili Nana Puji Lestari. Kehadirannya menegaskan komitmen pihaknya dalam menyukseskan SE2026.
“Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat memandang bahwa data Sensus Ekonomi yang dihasilkan oleh BPS memiliki peran strategis sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Untuk kami siap menyukseskan SE2026,” tegas Nana.
Forum ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi strategis, yaitu BPS Provinsi Sulawesi Barat, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Palu, Bank Indonesia, serta Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat. Para narasumber memberikan pemaparan terkait pentingnya integrasi data usaha, tantangan pengelolaan data sektoral, serta dukungan kebijakan dalam mendorong kualitas data ekonomi daerah.
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani menekankan bahwa data berkualitas merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Selain itu, data juga menjadi acuan strategis dalam penyusunan perencanaan, integrasi program, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.
Kegiatan rekonsiliasi yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah, lembaga, dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pemutakhiran data usaha yang tergabung dalam SBR sebagai basis utama pelaksanaan SE2026 ini, diikuti oleh perwakilan berbagai instansi di Provinsi Sulawesi Barat, mulai dari unsur TNI/Polri, Bank Indonesia, instansi vertikal kementerian, hingga sejumlah OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat termasuk DPMPTSP.
Sebagai bentuk komitmen bersama, pada akhir kegiatan dilakukan penandatanganan komitmen dukungan pelaksanaan SE2026 oleh seluruh perwakilan instansi yang hadir. Penandatanganan ini menjadi simbol sinergi dan kesiapan bersama dalam mewujudkan data ekonomi yang terintegrasi, akurat, dan berkualitas. (Rls)