WARTAAMPERAK.COM_POLMAN ===== Kejaksaan Negeri Polewali Mandar menggelar kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, Selasa (30/9/2025), diruang Pola Kantor Bupati Polman.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Polewali Mandar, Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Sekretaris Daerah Kabupaten Polman, Inspektur Inspektorat Kabupaten Polman, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam sambutannya, Wakil Bupati Polewali Mandar Hj. Andi Nursami MP menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki komitmen kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Saya tegaskan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memiliki komitmen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Langkah nyata yang harus kita laksanakan meliputi peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia, kita harus terus meningkatkan pemahaman dan penanganan anti korupsi pada setiap individu yang terlibat. Kedua, keterbukaan informasi dan pengawasan. Ketiga, sinergitas antara penegak hukum dengan pengawas untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang erat,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Jendra Firdaus SH.,MH melalui Bidang Intelijen menjelaskan bahwa kegiatan penerangan hukum merupakan agenda rutin yang menjadi tugas kejaksaan di tingkat daerah.
“Kegiatan Penerangan Hukum ini adalah kegiatan rutin yang memang menjadi tanggung jawab dan tugas Bidang Intelijen pada Kejaksaan Negeri. Jadi kalau di Kejaksaan Tinggi itu ada yang namanya pusat penerangan hukum dan di Kejaksaan Agung juga, maka tugas-tugas di tingkat Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh Bidang Intelijen. Salah satu tugas Bidang ini adalah melakukan penerangan hukum yang esensinya adalah mencerdaskan masyarakat agar mengerti hukum untuk kemudian menaati hukum. Ada jargon ‘Kenali Hukum, Jauhi Hukuman’. Dengan mengenali hukum, kami dari Kejaksaan Negeri tentu pertama mengucapkan terima kasih pada Bupati beserta jajaran dan seluruh Bapak Ibu yang telah membantu acara ini, dan insyaAllah berjalan dengan lancar,” jelasnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesadaran kolektif antara pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi. (*)