Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2025, DPRD Polman Soroti Tingginya ATS

  • Bagikan

WARTAAMPERAK.COM_POLEWALIMANDAR_))))))))) DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) secara resmi menyampaikan laporan hasil pembahasan dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar, Selasa (12/5/2026).

Melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD, dewan memberikan apresiasi atas sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, namun tetap menyoroti berbagai persoalan strategis yang dinilai perlu segera dibenahi.

Juru Bicara Pansus DPRD, Anugrah Kurniawan, menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah atas kinerja yang dinilai mampu mendorong sejumlah indikator pembangunan.

Beberapa capaian yang mendapat perhatian positif antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 69,88 poin menjadi 70,71 poin, penurunan angka kemiskinan sebesar 1,64 persen yang disebut sebagai penurunan tertinggi di Sulawesi Barat, serta menurunnya tingkat pengangguran terbuka.

Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai berhasil menekan ketimpangan ekonomi masyarakat. Hal itu terlihat dari capaian Gini Rasio sebesar 0,271 atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,320.

Meski demikian, DPRD menilai dokumen LKPJ Tahun 2025 masih memiliki sejumlah kelemahan, baik dari sisi format maupun substansi.

Dokumen tersebut disebut belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024, terutama terkait cakupan laporan, penyajian data, hingga validitas informasi.

Pansus juga menyoroti lemahnya analisis kinerja dalam dokumen LKPJ sehingga dewan maupun publik dinilai kesulitan melihat ketercapaian target program, faktor pendukung keberhasilan, hingga kendala yang dihadapi pemerintah daerah.

“Pada sektor ekonomi makro, laju pertumbuhan ekonomi Polewali Mandar masih belum memuaskan. Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 3,86 persen dari target 6,28 persen,” kata Anugrah saat membacakan rekomendasi Pansus.Capaian tersebut bahkan tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 5,94 persen. Sementara itu, capaian IPM Polewali Mandar juga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Barat.

Di sektor pelayanan dasar, DPRD menemukan sejumlah persoalan penting yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pada sektor pendidikan, masih ditemukan tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) serta penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengalami buta aksara.

Sementara di bidang kesehatan, tingginya angka kematian ibu dan bayi serta keterbatasan ketersediaan obat esensial di fasilitas kesehatan menjadi catatan kritis DPRD terhadap pemerintah daerah.

Atas berbagai temuan tersebut, DPRD Polman mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satunya meminta pemerintah daerah memperkuat kualitas penyusunan LKPJ melalui penggunaan data yang valid dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia tim penyusun.

“Meminta Bupati mempertimbangkan kompetensi SDM tim penyusun LKPJ serta memastikan penggunaan data valid dari OPD agar LKPJ di masa mendatang menjadi dokumen evaluasi yang akuntabel,” ujar Anugrah.

Selain itu, DPRD juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui reformasi pajak berbasis data, digitalisasi pajak hotel dan restoran, serta pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Di sektor pendidikan, dewan meminta pemerintah menyusun kebijakan strategis yang didukung anggaran proporsional untuk mengatasi persoalan Anak Tidak Sekolah. Sedangkan di bidang kesehatan, pemerintah diminta menjamin ketersediaan obat esensial dan meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil.

Pansus DPRD juga menekankan pentingnya penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis sistem merit tanpa diskriminasi, serta meminta evaluasi terhadap OPD pengampu layanan dasar dan pengelola data kemiskinan yang dinilai belum optimal.

DPRD berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah pada tahun anggaran berikutnya.

“Semoga visi Polewali Mandar Sehat, Cerdas dan Maju berlandaskan nilai-nilai agama, budaya, serta berwawasan lingkungan dapat terwujud,” tutup Anugrah.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *