WARTAAMPERAK.COM_PASANGKAYU_//////// Sorotan terhadap proyek yang belum dimanfaatkan secara optimal kembali mengemuka. Pada tahun 2023, pekerjaan tersebut dianggarkan sebesar Rp2.732.800.000. Namun hingga kini, manfaatnya bagi masyarakat belum dirasakan secara maksimal. Bahkan pada tahun 2025 kembali dialokasikan anggaran sebesar Rp200 juta untuk perbaikan atau penyempurnaan.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Minggu (1/3), disampaikan bahwa kondisi pekerjaan belum menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan hasil monitoring sebelumnya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terdahulu, pihak Dinas PUPR Kabupaten Pasangkayu berjanji akan menuntaskan pekerjaan itu.
Namun hingga saat ini belum terlihat adanya progres lanjutan di lapangan.
Dalam forum RDP tersebut, dinas juga menyampaikan rencana melakukan uji coba saringan air dan mengoperasikan sistem distribusi pada bulan ini. Akan tetapi, hingga kini belum ada informasi resmi terkait jadwal pasti pelaksanaannya.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasangkayu dari Partai NasDem, Robin Chandra Hidayat, yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Sardadu, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil RDP, dinas berencana segera mengoperasikan sistem air serta menguji penyaringan. Namun ia menegaskan, sampai sekarang belum ada tindak lanjut nyata di lapangan.
Secara umum, masyarakat Saptanajaya menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap realisasi janji yang telah disampaikan dalam RDP. Mereka berharap pekerjaan tersebut segera diselesaikan agar anggaran yang telah dikucurkan benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar tercatat sebagai realisasi.
Robin Chandra Hidayat menegaskan bahwa pengawasan penggunaan anggaran daerah adalah tanggung jawab bersama. Menurutnya, lembaga legislatif dan insan pers harus bersinergi dalam mengawal serta mempublikasikan setiap rupiah APBD yang dikeluarkan atas nama rakyat.
Transparansi dan kontrol publik, kata dia, menjadi kunci agar tidak ada lagi proyek yang mangkrak atau tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap kolaborasi antara DPRD dan media dapat memperkuat fungsi pengawasan, sekaligus memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar terealisasi di atas kertas.