WARTAAMPERAK.COM_PASANGKAYU_////////// Banjir kembali merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Pasangkayu, Sabtu (11/1/2026). Hujan deras yang mengguyur sejak dini hari seolah mengulang skenario tahunan yang hingga kini belum mampu diputus oleh pemerintah daerah.
Air menggenangi permukiman warga, fasilitas umum, hingga melumpuhkan ruas-ruas jalan utama seperti Jalan Moh Hatta, Jalan Poros Ir Soekarno, dan Jalan Sultan Hasanuddin. Di beberapa titik, ketinggian air mencapai 30 hingga 50 sentimeter, menyebabkan aktivitas warga lumpuh total sejak pagi hari.
Peristiwa ini kembali memantik kritik publik terhadap lemahnya pengelolaan drainase perkotaan. Bagi warga, banjir bukan lagi bencana alam semata, melainkan konsekuensi dari persoalan lama yang terus diabaikan.
Aidin, warga Kelurahan Pasangkayu, menyebut banjir hampir selalu terjadi setiap kali hujan deras turun.
“Ini bukan kejadian baru. Setiap tahun sama. Hujan agak lama saja, air langsung naik. Seolah tidak pernah ada evaluasi,” ujarnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan sistem drainase di sejumlah titik tidak mampu menampung debit air hujan. Saluran air terlihat sempit, dangkal akibat sedimentasi, dipenuhi sampah, dan minim perawatan.
Tak hanya itu, beberapa saluran drainase bahkan tertutup bangunan dan timbunan, tanpa pengawasan maupun penertiban yang jelas.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar terkait fungsi pengawasan pemerintah daerah. Warga menilai pembiaran terhadap saluran yang tertutup dan rusak telah memperparah dampak banjir.
“Kalau ada warga menutup saluran, harusnya ditindak. Jangan dibiarkan sampai merugikan banyak orang,” tegas Aidin.
Banjir yang terus berulang dari tahun ke tahun dinilai sebagai cerminan kegagalan perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur dasar perkotaan. Tanpa pembenahan menyeluruh, mulai dari normalisasi drainase, penataan ruang, hingga penegakan aturan yang tegas, banjir dikhawatirkan akan menjadi persoalan permanen di Pasangkayu.
Masyarakat menilai kehadiran pemerintah saat banjir terjadi tidak lagi cukup. Yang dibutuhkan adalah langkah konkret dan terukur, bukan respons reaktif setiap musim hujan.
Warga berharap pemerintah daerah berhenti menjadikan banjir sebagai rutinitas tahunan dan mulai menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini berulang tanpa solusi nyata. (Udi)