WARTAAMPERAK.COM_MAMUJU_))))))))) Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, Putri Anindy, menjadi narasumber pada kegiatan Analisa dan Evaluasi TUKBINJARSUS dan GALSUS Tahap I Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada 11–12 Mei 2026 di Hotel Aflah Mamuju.
Kegiatan yang mengusung tema “Melalui Analisa dan Evaluasi Bidang Pembinaan dan Operasional Intelkam Polri, Kita Tingkatkan Kualitas Gizi Anak Bangsa dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Lokal Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut mempertemukan unsur Polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan kesehatan guna memperkuat sinergi dalam percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat. Hal ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Dalam pemaparannya yang berjudul “Meningkatkan Kualitas Gizi Anak Bangsa dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Lokal”, Putri Anindy menegaskan bahwa kualitas gizi anak merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing.
Ia menjelaskan bahwa stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas kerja di masa depan, hingga ketahanan ekonomi keluarga dan daerah.
“Penanganan stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi investasi strategis untuk masa depan bangsa. Anak-anak yang tumbuh sehat hari ini adalah kekuatan ekonomi Indonesia di masa mendatang,” ungkapnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, jumlah balita stunting pada tahun 2025 tercatat sebanyak 19.596 kasus. Angka tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar 7.230 kasus dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 26.826 kasus. Capaian ini menunjukkan bahwa intervensi lintas sektor yang selama ini dilakukan mulai memberikan hasil positif.
Meski demikian, tantangan penanganan stunting masih terus dihadapi. Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju masih menjadi daerah dengan angka stunting tertinggi, sementara Kabupaten Mamuju Tengah mencatat angka terendah di Sulawesi Barat.
Secara terpisah Kepala Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa stunting diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi hingga 2–3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahunnya. Sebaliknya, investasi pada perbaikan gizi anak terbukti memberikan dampak ekonomi yang besar, di mana setiap satu rupiah yang diinvestasikan pada gizi anak dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga 16–48 rupiah dalam jangka panjang.
Untuk menjawab tantangan tersebut, DKPPKB Sulbar terus mendorong penguatan strategi konvergensi melalui empat pendekatan utama, yakni prioritas pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, penguatan peran Posyandu dan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan dasar, penguatan ketahanan pangan lokal berbasis potensi daerah, serta peningkatan sinergi lintas sektor antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat hingga tingkat komunitas.
“Indonesia Emas 2045 bukan hadiah, tetapi hasil kerja kolektif yang dimulai hari ini. Setiap anak yang kita selamatkan dari stunting adalah satu langkah lebih dekat menuju Sulbar yang maju dan Indonesia yang berdaulat,” tegasnya.
DKPPKB Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus mengawal intervensi gizi hingga menyentuh keluarga paling rentan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, produktif, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045. (Rls)