WARTAAMPERAK.COM_POLEEALIMANDAR_))))))))) Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus digencarkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Barat. Memasuki hari kedua pelaksanaan, UPTD Pelayanan Pajak Polewali Mandar (Polman) kembali bergerak aktif melakukan penagihan tunggakan pajak kendaraan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Polman, Rabu 29 April 2026.
Dipimpin langsung oleh Kepala UPTD Pelayanan Pajak Polman, Syarifah Husni, tim penagihan turun ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada hari kedua ini, sasaran penagihan meliputi Sekretariat Daerah Kabupaten Polman, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polman.
Kehadiran tim UPTD disambut dengan respons positif dari masing-masing OPD. Selain melakukan penagihan, tim juga memberikan edukasi serta mengingatkan pentingnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas sebagai bagian dari tanggung jawab institusi pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.
Langkah jemput bola ini merupakan bagian dari strategi konkret Bapenda Sulbar dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor kendaraan bermotor milik pemerintah. Pendekatan langsung ke OPD dinilai efektif untuk memastikan validitas data sekaligus mempercepat realisasi pembayaran tunggakan.
Kegiatan ini juga sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa penertiban administrasi pajak kendaraan dinas menjadi salah satu fokus penting dalam meningkatkan PAD.
“Pemerintah harus menjadi contoh dalam hal kepatuhan pajak. Kendaraan dinas wajib tertib administrasi, karena ini bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini akan terus berlanjut secara bertahap dengan menyasar seluruh OPD di wilayah Polman hingga seluruh kewajiban pajak kendaraan dinas dapat dituntaskan.
Dengan langkah proaktif ini, Bapenda Sulbar optimistis realisasi PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat, sekaligus memperkuat budaya taat pajak di lingkungan pemerintahan. (Rls)