POLMAN, WARTAAMPERAK — Aksi demo menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Rakyat (Semarak) Polman berlangsung aman dan damai, Senin 1 September.
Dalam aksi di dua titik yakni di perempatan Lampu Merah Lapangan Pancasila Pekkabata serta gedung DPRD Polman berjalan lancar tanpa adanya tidakan anarkis dari massa aksi. Walaupun sempat terjadi pelemparan air gelas mineral saat Ketua dan anggota DPRD Polman menemui massa tetapi aksi itu dapat diredam Jendral Lapangan Semarak Heriadi yang meminta aparat pengamanan mengamankan penyusup yang melakukan pelemparan.
Ketua DPRD Polman Fahry Fadly mengapresiasi elemen mahasiswa yang tergabung dalam semarak yang melakukan aksi tanpa adanya tindakan tindakan yang mencederai penyampaian aspirasi.
“Menyampaikan aspirasi merupakan hak masyarakat tetapi disampaikan secara elegan dan damai itu yang terpenting. Syukur kita di Polman, aksi demo berjalan lancar dan aspirasi mahaiswa dan masyarakat terkait pembatalan kebijakan kenaikan PBB-P2 telah dibatalkan oleh pemerintah daerah,” terang Fahry Fadly.
Ia juga mengapresiasi Pemkab Polman yang respon atas keluhan masyarakat untuk membatalkan keputusan kenaikan pajak. Karena kebijakan menaikkan PBB itu diambil saat masih jaman Pj Bupati Polman
“Kami DPRD Polman mendukung pencabutan tersebut. Terkait kebocoran anggaran mendukung upaya optimalisasi PAD diluar PBB P2. Banyak potensi PAD Polman yang memang perlu di tingkatkan utamanya sektor parkir,” jelas Fahry Fadly.
Ia juga memastikan seluruh anggota DPRD Polman siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Polman. Fahri juga mengapresiasi pihak pengamanan yang mengawal jalannya aksi tanpa adanya benturan. Karena sinergi antara TNI Polri, Satpol PP, Damkar dan elemen masyarakat yang sejak awal bersinergi mengamankan pelaksan aksi yang berlangsung damai dan aman.
Jendral Lapangan Semarak Heriadi saat melakukan aksi menyampaikan ditengah himpitan ekonomi dan beban hidup rakyat yang kian berat, negara justru mengambil kebijakan yang kontra terhadap kepentingan masyarakat.
“Melalui aksi ini kami menyuarakan tuntutan kami secara tegas dan terbuka, demi menjaga marwah demokrasi dan hak-hak rakyat,” tandasnya.
Adapun poin tuntutan Semarak yakni menolak kenaikan PBB P2 dengan meminta penarikan seluruh SPPT PBB-P2 bermasalah. Kemudian pengembalian dana yang telah disetor oleh masyarakat, dan Audit independen terhadap penetapan nilai pajak.
Maksimalkan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Polman. Dewan sebagai wakil rakyat wajib hadir membela kepentingan konstituennya, bukan menjadi stempel kebijakan eksekutif dengan segera memanggil pihak eksekutif terkait kebijakan pajak bermasalah. Membentuk pansus pajak dan membuka ruang partisipasi rakyat, dan Transparansi Data Pembebasan Pajak.
Kemudian tuntutan lainnya yakni reformasi Polri. Kepolisian harus menjadi pelindung rakyat, bukan alat represi penguasa. Bongkar praktik kekerasan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang di tubuh Polri. Reformasi menyeluruh mulai dari rekrutmen, pendidikan, hingga penindakan, Sahkan RUU Perampasan Aset, koruptor harus kehilangan seluruh hasil kejahatannya. RUU Perampasan Aset adalah kunci pemberantasan korupsi yang nyata.
Selain itu mahasiswa juga tolak kenaikan tunjangan DPR. Karena disaat rakyat menderita, wakil rakyat justru meminta kenaikan tunjangan.
“Kami menolak keras rencana kenaikan tunjangan DPR. Prioritaskan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, hentikan represifitas terhadap massa aksi, tegas Hariadi.