Mamasa_WartaAmperak.com=== Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasionsl Untuk Demokrasi Kabupaten Mamasa (EK LMND Kota Mamasa) peringati perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke 78 Tahun dengan membagi serta menempelkan pamflet yang berisi 6 poin tuntutan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Mamasa.
Hal itu dilakukan sebagai wujud prihatin terkait problematika yang terjadi di Kabupaten Mamasa.
Pamflet tersebut dibagi dan ditempelkan di sekitar wilayah perayaan kemerdekaan HUT RI Ke 78 serta menyasar tempat fasilitas umum di Kabupaten Mamasa, Kamis (17/8/23).
Saat di konfirmasi Yunus sebagai kader LMND menyampaikan bahwa dilakukannya aksi bisu tersebut karena bagi kami keadilan dan Kesejahteraan sosial masih jauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa khususnya di Kabupaten Mamasa.
Kabupaten Mamasa belakangan ini mencuat beberapa problematika yang cukup mencekik dan mencenangkan seperti, pengalihan dertifikasi guru triwulan ke 4 tahun 2022. Serta pemutihan gaji honorer bulan November dan Desember tahun 2022, juga dugaan penyalagunaan anggaran dana PEN, BOK, dan penyalahgunaan anggaran dana ketahanan pangan di 87 desa di Kabupaten Mamasa jelas Yunus Mantan Ketua LMND Eksekutif Kota Majene tersebut.
Senada dengan Sekertaris Kota LMND Mamasa Efraim mengatakan, “aksi ini adalah merupakan wujud kepedulian kami kepada Kabupaten Mamasa agar problematika yang terjadi di Kabupaten Mamasa dapat di Usut Tuntas Oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Seperti dana bansos tahun 2014 yang sudah dilaporkan Ke KPK pada tahun 2018 namun sampai hari ini masih belum tuntas,” jelasnya.
“Sehingga kami berinisatif secara bersama -sama kader LMND memilih membagi dan menempelkan pamflet berisi 6 tuntutan tersebut sebagai wujud merayakan kemerdekaan HUT RI. Ke 78,” terang Efraim.
Sementara itu, Janwar Kordinator Aksi pada saat di konfirmasi menyampaikan akan tetap konsisten mengawal berbagai problematika yang terjadi di kabupaten Mamasa sampai saat ini.
Lanjut, ia mengatakan, “aksi bisu melalui media serta menempelkan berbagai isu atau tuntutan di ruang-ruang publik, dengan tujuan sebagai media kampanye menyampaikan kepada masyarakat Mamasa bahwa kabupaten Mamasa sampai saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja.” ungkapnya.
Janwar berharap agar pihak APH segera mengusut tuntas 6 poin tuntutan dugaan tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Mamasa.
6 Poin tuntutan EK LMND Kabupaten Mamasa diantaranya :
- Usut Tuntas Pengalihan Dana sertifikasi Guru Triwulan ke 4 tahun 2022;
- Audit menyeluruh pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mamasa;
- Usut tuntas pemutihan honorarium tenaga honorer Kabupaten Mamasa bulan November dan Desember tahun 2022;
- Audit menyeluruh pengelolaan dana PEN Kabupaten Mamasa;
- Usut tuntas dana Bansos tahun 2014 yang sudah di laporakan ke KPK tahun 2018;
- PAD rendah defisit meningkat. (Aco Metrho).
