Menteri LHK DR. Siti Nurbaya Bakar saat audensi dengan Organisasi Wanabri di Jakarta.
Warta.Amperak.JawaBarat-Organisasi Wanabri yang diketuai oleh Rafi Respati audensi dengan KLHK (Kementerian Hidup dan Kehutanan) yang dihadiri oleh Menteri DR. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc., Agus Pambagyo, Penasihat Senior Menteri (PSM), Wiratno Dirjen KSDAE, Helmi Basalamah Kepala Badan P2SDM, Hudoyo Dirjen DASRH, Hani Adiati Staf Khusus Menteri (SKM), dan Nunu Anugrah Kepala Biro Humas. Dalam kesempatan itu Kementerian LHK mengapresiasi Organisasi Wanadri yang sejak 2007 terlibat secara aktif dalam upaya konservasi dan rehabilitasi hutan khususnya di Provinsi Jawa Barat. Salah satu bentuk kerjasama yang tengah adalah pengelolaan Taman Buru Masigit Kareumbi, Jawa Barat.
“Kami dengan Balai Besar KSDA Jawa Barat telah bekerja sama dalam pengelolaan Taman Buru Masigit Kareumbi. Hingga saat ini kita sudah masuk PKS yang ketiga, sejak dimulai tahun 2007,” ujar Ketua Wanadri, Rafi Respati saat diterima oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DR. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc., di Jakarta, 29/1/2021.
Selain menyerahkan cetak Biru usulan pengelolaan taman Masigit Kareumbi, seluas kurang lebih 12.500 hektar yamg saat ini salah satu kegitannya yakni penangkaran Rusa Timor yang dapat memdukung kedaulatan pangan dan ekowisata.
Wanadri juga berharap pengelolaan Taman Buru yang ditetapkan sebagai kawasan hutan perburuan satwa secara teratur kedepan dapat lebih baik. “Kesalahan dalam pengelolaan taman buru bisa jadi pintu kepunahan satwa,” imbuhnya.
Menteri LHK DR. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc., sangat mengapresiasi, bahkan secara khusus meminta agar usulan Wanadri ini segera diwujudkan agar menjadi model di Indonesia.
“Ini langsung saja dipersiapkan menjadi contoh, jadi ketahuan kebutuhan persisnya dan harus seperti apa nantinya, jadi kita tahu bentuknya bagaimana, sambil dilakukan penataan regulasinya. Saya memikirkan Taman Buru ini sebagai bagian penting strategi Ekowisata “ ujar Menteri Siti.
Pada kesempatan tersebut Wanadri juga menyampaikan kepeduliannya terhadap rehabilitasi mangrove di wilayah Ciageng-Pamanukan, seiring adanya tingkat abrasi tinggi yang mengancam usaha petani tambak disana. Dan juga menyampaikan rencananya untuk membuat aplikasi peta jalur pendakian gunung Indonesia dalam versi digital yang dapat diakses secara online dan offline oleh para pendaki yang terintegrasi dengan KLHK. Ke dua hal tersebut direspon positif oleh Menteri LHK.
Menteri LHK menjelaskan bahwa rehabilitasi mangrove merupakan salah satu program KLHK yang saat ini gencar dilakukan salah satunya melalui Padat Karya Penanaman Mangrove. Keberhasilan rehabilitasi mangrove disebutnya akan mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional. Dirinya pun meminta rehabilitasi mangrove di Subang ini dapat menjadi salah satu contoh dalam pengembangan sistem knowledge management mangrove tingkat tapak hingga bernilai karbon. Digital peta jalur pendakian diharapkan akan membentuk pendaki-pendaki gunung yang bertanggung jawab, sehingga aktivitas pendakian gunung tidak lagi berujung rusaknya hutan dan lingkungan, termasuk kebakaran hutan di Jawa pada waktu lalu terdeteksi karena sebab utama pendakian secara ilegal. (acm)
