Ketfo: Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Mandar Raya, Nasrullah. Menyampaikan kritikan kondisi BBM di Kabupaten Polewali Mandar, yang diduga adanya praktik penimbunan distribusian oleh mafia BBM. (Foto Adi)
WARTAAMPERAK.COM_POLMAN_)))))))))) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mandar Raya melayangkan kritik tajam terhadap kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi diwilayah Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Situasi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi telah berkembang menjadi krisis yang menekan kehidupan ekonomi rakyat secara luas.
Wakil Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI Mandar Raya, Nasrullah, menyampaikan. Di tengah kelangkaan tersebut, fakta di lapangan menunjukkan praktik penjualan BBM di tingkat pengecer dengan harga yang melambung hingga Rp 30 Ribu Rupiah per botol plastik Aqua. Kondisi tersebut merupakan tidak wajar dan mengindikasikan adanya dugaan kuat praktik penimbunan serta permainan distribusi oleh mafia BBM yang semakin leluasa.
“Harga BBM di pengecer Rp 30 Ribu perbotol, dugaan kuat praktik penimbunan serta permainan distribusi oleh mafia BBM,” Ucapnya.
Ia menengaskan, KAMMI Mandar Raya menilai kondisi tersebut bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan dugaan akumulasi dari pembiaran yang terlalu lama. Lemahnya pengawasan dari Dewan Perwakilah Rakyat Daerah (DPRD) serta minimnya ketegasan aparat penegak hukum (APH) telah membuka ruang bagi mafia BBM untuk tumbuh dan menguasai rantai distribusi. Situasi tersebut adalah bentuk kegagalan serius dalam pengawasan distribusi energi di daerah.
“Ini bukan sekedar kelangkaan, ini adalah kegagalan pengawasan. Ketika rakyat dipaksa membeli BBM dengan harga mencekik, sementara mafia bebas memainkan distribusi, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap negara. Jika DPRD dan APH terus abai, maka rakyat akan terus menjadi korban,” tegasnya.
Ia sebutkan, skap tegas dan desakan KAMMI Mandar Raya yakni mendesak seluruh elemen baikDPRD, APH, dinas terkait, masyarakat, dan mahasisw untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia BBM di Kabupaten Polman. Sebagai langkah darurat dalam memberantas praktik penimbunan dan penyimpangan distribusi BBM. Mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sLsidak) secara menyeluruh, tidak hanya di SPBU sebagai titik distribusi resmi, tetapi juga menyasar pengecer yang selama ini menjadi titik rawan praktik penyimpangan. Menuntut aparat untuk mengusut tuntas dan membuka secara terang alur suplai BBM, mulai dari sumber hingga ke tingkat pengecer, guna membongkar jaringan mafia BBM yang diduga terorganisir dan sistematis. Mendesak agar hasil sidak dan investigasi diumumkan secara terbuka dan berkala kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Menegaskan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka patut diduga telah terjadi pembiaran sistematis yang menguntungkan mafia BBM dan mengorbankan masyarakat luas,” lugasnya.
Ia tambahakan, KAMMI Mandar Raya menegaskan krisis BBM dalam dua hari terakhir adalah ujian nyata bagi keberpihakan negara. Ketika rakyat dipaksa membeli BBM dengan harga tinggi, sementara mafia bebas memainkan distribusi, maka legitimasi dan kepercayaan publik terhadap negara berada dalam titik kritis.
“Keberpihakan negara. Ketika rakyat dipaksa membeli BBM dengan harga tinggi, sementara mafia bebas memainkan distribusi, maka legitimasi dan kepercayaan publik terhadap negara,” tutupnya
Adi