Ketua Dprd PolMan H. Jufri Mahmuf di lokasi seminar aula Hotel Four Foints Makassar.
Polewali.WartaAmperak–Demi percepatan pembentukan Balanipa mendorong DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) Dapil Sulawesi Barat bekerjasama dengan KAPP (Komite Aksi Percepatan Pembangunan) Balanipa Gelar seminar dengan tema pemekaran daerah alternatif percepatan Pembangunan Balanipa, di Aula Hotel Four Points Makassar. Jum’at,26/03/2021.
Seminar yang di gelar dengan anjuran prokes tersebut dihadiri sejumlah pejabat baik dari DPD RI, Pemprov SulBar dan Anggota DPRD SulBar, pejabat Pemkab PolMan dan Ketua DPRD serta puluhan Anggota DPRD PolMan hadir menyatakan sikap dan dukungan guna mewujudkan DOB Balanipa.
Lagu Indonesia Raya yang bergema khidmat di tengah kegiatan seminar serta tampak raut wajah peserta penuh makna dengan harapan terwujudnya pemekaran Balanipa menjadi kabupaten ke Tujuh di Provinsi SulBar.
Pada kesempatan tersebut seminar dibuka secara resmi Dr Mahyuddin selaku Wakil Ketua DPD RI, yang menjadi pesan serta bukti keseriusan DPD untuk mendukung percepatan terwujudnya Kabupaten Balanipa.
Dalam sambutannya pada seminar tersebut Dr. Mahyuddin Wakil Ketua DPD RI mengatakan, “Balanipa dalam ketentuannya untuk menjadi otonomi daerah sangat memenuhi syarat tinggal Politic Will bagaimana pemerintah pusat agar bisa menganggarkan pemekaran yang dinilai dianggap layak.” Ucap Wakil Ketua DPD RI tersebut.
Lanjut ia mengatakan, “Pemerintah saat ini bukannya tidak mau menganggarkan namun memang kondisi anggaran APBN kita kurang bagus namun bila kondisi anggaran membaik saya kira moratorium mengejar baru akan dibuka kembali.” Ujar Mahyuddin.
Ajbar Anggota DPD RI wakil SulBar melalui seminar tersebut mengungkapkan, “berdasarkan dinamika dalam seminar sudah dapat disimpulkan bahwa masalah pokok yang dihadapi oleh Balanipa adalah Moratorium, disamping masalah yang lain yang sifatnya administratif, solusinya kita akan melakukan pola perjuangan yang baru melalui pendekatan politik bagi semua komponen, jangan kita terlena hanya dengan kebijakan moratorium perjuangan ini menjadi terhenti,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Ketua DPRD PolMan, “seminar kali ini adalah sebagai moment mengingatkan ketua DPD Pusat, melalui wakil ketua DPD RI H. Mahyuddin betapa harapan kami terdahulu hingga kini tetap sama mendorong perjuangan percepatan pembangunan Balanipa sebagai prioritas serta mewujudkan balanipa menjadi Kabupaten.” Ucap H. Jufri Mahmud
Lanjut, Jupri menambahkan, “karena adanya aturan dari pusat yakni Moratorium yang belum dibuka sampai saat ini, sehingga membuat kasus Daerah Otonomi Baru (DOB) banyak yang mengalami kendala terkait pembentukannya dan juga termasuk Balanipa itu Sendiri” Jelas Ketua DPRD Polman Dari Fraksi Partai Golkar tersebut. (aco metro).
