Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka Memimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 Dilapangan Kantor Gubernur .
WARTAAMPERAK.COM_MAMUJU=== Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menyinggung praktik pungutan liar dan budaya setoran jabatan yang masih terjadi di lingkungan Pendidikan. Hal ini ia sampaikan usai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Lapangan Kantor Gubernur SulBar. Jumat 02/05/2025.
Lepas rapat, Gubernur menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan tersebut adalah pengelolaan data Kemiskinan dan Stunting, sekaligus mencari solusi konkret untuk mengatasinya.
Ia menyebutkan, nantinya akan disiapkan peraturan gubernur khusus untuk mendukung upaya ini.
“Akan ada timnya dan saya sudah minta tadi pak Wakil Gubernur untuk memimpin tim pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting,” jelas Gubernur SulBar.
“Tim khusus penanganan kemiskinan dan stunting dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur, itu bertujuan untuk memastikan pengawasan lebih ketat dan pelaksanaan yang terkontrol dengan baik. Karena, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dua isu tersebut tidak sedikit, mencapai sekitar Rp 40 miliar.” Kata Suhardi Duka.
Gubernur juga menambahkan, dana ini harus digunakan tepat sasaran, tidak boleh disimpan apalagi disalahgunakan.
“Jadi ini tidak main-main. Jadi saya langsung meminta kepada Pak Wagub yang pimpin ini, supaya apa? ada kurang lebih 40 miliar anggaran kita yang khusus dibidang ini, itu betul-betul tepat sasaran dan terukur dan sampai ke sasarannya. Tidak dikorupsi,” tegasnya.
Dengan begitu, menurut Gubernur SulBar target penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen setiap tahun bisa diwujudkan. Sementara untuk Stunting, langkah yang diambil akan disesuaikan dengan data yang tersedia.
Meski begitu, penanganan Stunting tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah Provinsi, tapi harus berjalan seiring dengan pemerintah kabupaten.
Sebab, layanan-layanan kunci seperti Posyandu, Puskesmas, hingga Kepala Desa berada di bawah kewenangan Bupati
“Karena Bupati yang punya Posyandu, Bupati yang punya Puskesmas, Bupati yang punya Kepala Desa dan lebih banyak perannya Bupati. Olehnya itu, kita akan support para bupati untuk penanganan stunting,” Papar Gubernur SulBar Suhardi Duka.