WartaAmperak.com_PolMan=== Penunjukan Tanawali sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) oleh Pj Bupati Polewali Mandar (Polman) memicu reaksi keras dari anggota DPRD dan sejumlah elemen masyarakat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di DPRD Polman, kebijakan ini dianggap tidak tepat dan harus segera dievaluasi.
Ketua Fraksi Golkar, Agus Pranoto, dengan lantang menyatakan bahwa penunjukan ini hanya sekadar mengamankan kebijakan, tanpa mempertimbangkan pejabat yang lebih berkompeten.
Ia mendesak agar Pj Bupati tidak sekadar mematuhi aturan, tetapi juga melihat kepentingan efektivitas dan kapasitas pejabat yang ditunjuk.
“Masih ada pejabat lain yang lebih layak, tapi malah diabaikan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua HMI Polman, Muh Ridwan, menilai kebijakan Pj Bupati ini sebagai penghinaan terhadap ASN di Polman.
Ia menyebut, penunjukan Tanawali yang merangkap jabatan sebagai Camat dan Plt Kadis PMD berpotensi mengganggu kinerja. Pj Bupati seharusnya memilih pejabat yang fokus dan memiliki kapasitas, bukan hanya karena kedekatan,” ujarnya kritis.
Desakan agar kebijakan ini dievaluasi semakin kuat, DPRD Polman meminta Plt. Sekda untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pj Bupati Polman.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) I Nengah mengatakan apa yang menjadi polemik saat ini terkait penunjukkan Plt Kadi PMD akan ia sampaikan ke Pj. Bupati Polman untuk menjadi bahan evaluasi. (Acho Metro)
