WartaAmperak.com_PolMan === Forum Aliansi Pemuda Polman Bersatu (Formada-PB) Menggelar Aksi Unjuk Rasa. Aksi unjuk rasa tersebut dimulai di perempatan lampu merah kota Polewali di depan lapangan pancasila kemudian dilanjutkan di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar, Selasa (30/4/24).
Dalam aksinya Formada-PB menantang dan mendesak PJ Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima mengevaluasi pejabat serta jajaran di RSUD Hajjah Andi Depu Polman serta meminta Kajari Polman mengusut berbagai persoalan yang yang ada di Rsud Hajjah Andi Depu Polman.
Hidayat salah satu Jenderal Lapangan (Jendlap) aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa kami menantang dan mendesak PJ Bupati Polman untuk mengevaluasi pejabat serta jajaran di RSUD Hajjah Andi Depu Polman, Jika PJ Bupati Polman Ingin membawa Polman keluar dari angka devisit.
Hidayat juga mendesak Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, “kiranya melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun 2024 Yang bersumber dari APBN/DAK yang diperuntukkan untuk RSUD Hajjah Andi Depu Polman.” Ungkapnya.
Menurutnya, Alkes tanpa merek dalam DPA/RKA sangat mengkawatirkan jalannya proses pengadaan yang diduga tidak sesuai dengan spek yang sudah ditentukan,” sambungnya.
“Ditambahkan dengan beberapa persoalan yang diduga mark Up adalah anggaran Klaim beberapa pasien tidak mampu yang dirawat di ruangan perinatal (Perinatologi) yang tembus di angka 250 hingga 300 Juta perpasien Pada tahun 2022.
“Dengan angka yang sangat besar, maka kami nilai Ini sangat tidak rasional. sebab biaya persalinan yang paling termahal saja di angka 70 hingga 125 juta.” ujarnya.
Hidayat menambahkan, dan adapun sumber dana yang dibayarkan ke pasien tersebut, kami duga anggaran dari Pemda yang di bayarkan melalui RSUD Hajjah Andi Depu Polman.
“Itupun status hutang Pemda sebesar 10 Milyar Rupiah yang harus dibayarkan Ke RSUD Hajjah Andi Depu Polman.” tandasnya.
Lanjut, ia menyampaikan maka dari Itu, kami mendesak dan menantang PJ Bupati Polman, beranikah Ia mengambil sikap untuk melakukan evaluasi atau mutasi di internal RSUD Andi Depu Polman.
“Jika berani maka PJ Bupati Polman benar benar serius Ingin membawa Polman Jago ini lebih hebat dan keluar dari angka devisit sebesar 77, 8 Milyar, yang sementara melanda Bumi Tipalayo ini,” ungkap Hidayat.
Sementara itu, Asrul salah satu orator lainnya yang juga merupakan Kordinator Lapangan (Korlap) aksi menegaskan apabila tuntutan kami tidak dapat dipenuhi oleh PJ Bupati Polman serta Kejaksaan Negeri Polman. Maka kami siap melakukan aksi besar besaran dihadapan Rujab (Rumah Jabatan Pj Bupati) serta melanjutkan aksi di hadapan Mahkamah Agung di Jakarta.
Terpisah, Direktur RSUD Hajjah Andi Depu dr. Anita saat dikonfirmasi menyampaikan, “proses pengadaan alkes bersumber DAK tahun 2024 masih sementara berproses dan kami selalu mengikuti regulasi dalam pengadaan alkes melalui E- catalog,” ujarnya.
ia juga menepis bahwa tidak benar alkes dibeli tidak sesuai speak spt yg disampaikan Formada -PB.
“Tidak benar adanya dugaan mark up pasien anak yang disampaikan dalam aksi Formada – FB tersebut, saat ini Pemerintah Daerah (Pemda Polman) membuat program Universal Health Coverage (UHC) dan membayarkan iuran ke BPJS bukan ke rumah sakit.” Jelasnya.
“Kita ketahui bersama bahwa UHC merupakan sistem penjaminabn kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau,” ungkap dr. Anita.
(Acho Metro)
