Ketua Komisi Sosial dan Keagamaan PB HMI MPO. Kasman
Jakarta.WartaAmperak–PB HMI MPO Angkat Bicara Terkait dengan Viralnya video Pencopotan Baliho Habib Rizieq pada hari tanggal Jumat.20 November 2020. PB HMI MPO melalui Ketua komisi Sosial dan keagamaan telah angkat bicara, “Viralnya di media sosial baliho habib Rizieq yang bergambar dirinya itu pimpinan FPI (Front Pembela Islam) diturunkan oleh orang yang berseragam loreng dan motifnya belum kami ketahui kami konsisten untuk menyikapi hal Viralnya video tersebut yang diturunkan oleh oknum yang berbaju seragam tentara itu kami mempertanyakan apa motifnya, sehingga baliho habib Rizieq di turunkan menyinggung soal tugas operasi militer selain perang, apakah tugas khusus operasi militer bagian dari tugas wewenang terkait penurunan Baliho Ketua FPI habib Rizieq, jika itu intruksi Oleh pemerintah karna adanya unsur politik Maka ini perlu di pertanyakan.”kata Kasman. Minggu, 22/11/2020.
PB HMI MPO Kasman menyinggung “Pasal 7 ayat (3) UU 34/2004 tentang pelaksanaan fungsi TNI menyebutkan bahwa dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, Nah rakyat ini kan dia tentu tahu, siapa yang copot baliho yang bergambar foto habib Rizieq itu, ini perang atau bukan sih. Dan saya kira rakyat juga paham tugas dan kewenangan TNI jadi perlu PB HMI MPO tau siapa yang menggerakkan semua ini dan motifnya apa..?? Dan jika itu kebijakan dari Pemerintah maka saya katakan itu artinya kebijakan politik negara menurut saya perlu di pertimbangkan oleh presiden.” Singgung Kasman.
Ditambahkan oleh Kasman “peristiwa ini adalah salah satu bukti bahwa kebijakan negara tidak profesional, saya kira baliho habib Rizieq itu tidak merusak nilai-nilai keislaman, nilai nilai keagamaan yang harusnya negara patut apresiasi itu. Habib Rizieq ini adalah tokoh terkemuka agama ulama besar di Indonesia, FPI bukan musuh negara. Jika itu adalah intruksi dari pemerintah maka saya katakan pemerintah di negara kita ini perlunya di refleksi dari segi kebijakan di bekali oleh didikan Agama, moral, sosial dan politik”. Imbuh Ketua Komisi PB HMI MPO.
Dirinya juga menegaskan “tugas TNI harus berada di luar ranah politik, serta tetap menghormati hukum dan Undang-Undang, TNI itu harus berada di luar politik dan menghormati hukum. Hukum negara bukan hukum rimba . Tentu peristiwa ini awalnya tak berniat memberikan komentar soal peristiwa pencopotan baliho habib Rizieq, namun menurut saya wilayah sensitif telah dilanggar pihak TNI. Dan suasana tenang diperlukan untuk terciptanya persatuan dan kesatuan serta persaudaraan nasional. Dalam keadaan kayak gini, kami dr PB HMI MPO. tidak boleh diam, janganlah membuat negara yang kita cinta ini melahirkan nilai yang sensitif,” tutur ketua komisi sosial dan keagamaan Kasman dengan tegas. (arya)
