WARTAAMPERAK.COM_PASANGKAYU_//////////Kepala Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu, Nurdin, meluapkan kekecewaannya terhadap pembangunan bendungan di sungai yang justru memicu erosi parah dan banjir di wilayahnya.
Nurdin menegaskan, sebelum bendungan dibangun, kondisi sungai di Dusun Harapan Baru relatif aman dan tidak pernah mengalami longsor seperti sekarang.
“Dulu sebelum ada bendungan, tidak pernah terjadi longsor begini. Justru setelah bendungan dibangun, tanah terus tergerus,” ujar Nurdin saat ditemui di lokasi, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, bendungan tersebut telah dibangun sejak sekitar dua tahun lalu dan hingga kini sudah tiga kali dilakukan pembangunan di lokasi yang sama, hanya berpindah-pindah titik di sepanjang aliran sungai.
Jejak pembangunan itu masih terlihat jelas. Material beton bendungan lama masih tertinggal di dalam sungai, menumpuk dan menghambat aliran air.
“Nampak jelas beton-beton lama masih ada di dalam sungai. Itu yang menutup aliran air, sehingga kalau hujan deras, air tertahan lalu meluap ke pemukiman warga,” ungkapnya.
Dampak paling parah dirasakan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun terakhir. Erosi terjadi secara terus-menerus dan memakan daratan hingga sekitar 10 meter dari bibir sungai.
“Tebing sungai terus longsor. Kurang lebih 10 meter daratan sudah habis. Ini bukan kejadian baru, sudah lebih dari setahun berlangsung,” kata Nurdin.
Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan protes terkait dampak pembangunan bendungan tersebut, termasuk kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU). Namun, hingga kini keluhannya tak kunjung mendapat respons.
“Saya sudah pernah protes, tapi tidak pernah didengar oleh Dinas PU,” tuturnya dengan nada kecewa.
Pemerintah Desa Kaluku Nangka, lanjut Nurdin, juga telah menyampaikan laporan resmi ke Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
Bahkan, ia mengaku pernah mendatangkan langsung Bupati Pasangkayu ke lokasi untuk melihat kondisi erosi dan banjir yang terjadi.
“Bupati sudah pernah kami ajak turun ke lokasi, melihat langsung kondisi di lapangan. Tapi sampai sekarang belum ada pergerakan,” katanya.
Dengan kondisi anggaran dana desa yang sangat terbatas, pemerintah desa mengaku mustahil menangani persoalan erosi dan banjir tersebut secara mandiri.
“Kalau mengandalkan dana desa, tidak mungkin kami sanggup. Ini persoalan besar, butuh penanganan serius dan anggaran besar,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pihak Balai Sungai dapat segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan bendungan tersebut.
Menurut Nurdin, proyek bendungan itu sebelumnya menelan anggaran sangat besar, mencapai sekitar Rp600 miliar. Namun, hasilnya justru menimbulkan dampak lingkungan dan sosial bagi warga sekitar.
“Anggarannya besar sekali, sekitar Rp6 miliar. Tapi yang kami rasakan justru kerusakan dan banjir,” ujarnya.
Hingga saat ini, kata Nurdin, belum ada tanggapan resmi dari Dinas PU terkait keluhan warga dan pemerintah desa.(Udi)