WARTAAMPERAK.COM_POLMAN /////////// Pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 resmi tancap gas ke tahap selanjutnya setelah delapan fraksi DPRD kompak menyatakan persetujuan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Polman, Senin malam (17/11/2025).
Rapat paripurna berlangsung dengan kehadiran Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud, Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar, Ketua DPRD Fahry Fadly, Wakil Ketua DPRD Imam Singkarru, Sekda Nursaid Mustafa, unsur Forkopimda, serta mayoritas anggota DPRD.
Delapan fraksi, yaitu Golkar, NasDem, PKB, PAN, PDIP, Gerindra, Pembangunan Demokrat, dan Persatuan Nurani Rakyat Sejahtera, menyampaikan pemandangan umum melalui juru bicara masing-masing.
Seluruhnya memberikan lampu hijau agar pembahasan RAPBD 2026 diteruskan, meski tetap disertai catatan strategis untuk penyempurnaan substansi anggaran.
- PKB Soroti Kenaikan PAD : Peluang Besar, Tantangan Nyata
Fraksi PKB mengapresiasi proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp304,1 miliar pada 2025 menjadi Rp323,7 miliar di 2026. Namun fraksi menekankan bahwa target tersebut harus dibarengi strategi konkret dan penguatan regulasi agar tidak sekadar menjadi angka normatif. - PAN Tekankan Kepastian Regulasi & Kualitas Perencanaan. Fraksi PAN menilai APBD 2026 memiliki peran strategis dalam kesinambungan pembangunan Polman. Karena itu, PAN mendorong kejelasan pemerintah mengenai: Kepatuhan terhadap Permendagri 14/2025, Tingkat partisipasi publik dalam perencanaan APBD, Dasar perhitungan target PAD Rp323 miliar, Analisis risiko penurunan dana transfer pusat dan Minimnya porsi belanja modal yang hanya 4–5%
- Gerindra Minta Penguatan Fiskal dan Infrastruktur. Fraksi Gerindra menekankan pentingnya konsistensi RAPBD dengan RPJMD dan visi pembangunan ASSAMI. Beberapa isu prioritas yang disampaikan meliputi : Dukungan anggaran untuk kelompok rentan, Penguatan BUMD sebagai motor peningkatan PAD, Efisiensi belanja dan koordinasi antar-OPD, Percepatan perbaikan jalan dan infrastruktur dasar dan Pengembangan pariwisata berbasis budaya, alam, dan religi
- Gerindra juga menegaskan pentingnya pembahasan RAPBD dilakukan secara terbuka dan partisipatif karena APBD adalah instrumen kebijakan publik..
- Pembangunan Demokrat : Coret Program Tak Relevan. Fraksi Pembangunan Demokrat menekankan agar TAPD dan Banggar bekerja maksimal pada pembahasan lanjutan serta menyeleksi program yang tidak relevan dengan prioritas pembangunan daerah.
- Persatuan Nurani Rakyat Sejahtera : Belanja Modal Terlalu Rendah. Fraksi ini menyoroti empat aspek krusial: Penguatan indikator kinerja, Belanja berbasis manfaat (value for money), Transparansi dan akuntabilitas dan Minimnya belanja modal yang dinilai tidak memadai untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly, menutup rapat dengan menegaskan seluruh fraksi sepakat membawa pembahasan Ranperda APBD 2026 ke tahap berikutnya.
Ia mengapresiasi pandangan fraksi dan memastikan proses pembahasan berlangsung objektif, transparan, dan taat mekanisme peraturan perundang-undangan.
Penyampaian pandangan umum delapan fraksi DPRD Polman terhadap RAPBD 2026 menunjukkan bahwa dinamika politik anggaran di daerah bergerak ke arah yang lebih konstruktif.
Sikap kompak seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah sinyal kuat bahwa DPRD dan pemerintah daerah memiliki kesadaran bersama untuk memperbaiki tata kelola fiskal serta memperkuat arah pembangunan Polman.
Catatan kritis dari masing-masing fraksi—mulai dari penguatan PAD, kejelasan regulasi, efisiensi belanja, hingga kualitas perencanaan—merupakan bagian penting dari kontrol politik yang sehat.
Kritik tersebut bukan hambatan, melainkan energi positif yang idealnya mampu mendorong pembahasan APBD menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat publik (value for money).
Dengan dukungan politik yang solid, tantangan berikutnya adalah memastikan proses pembahasan berjalan terbuka, berbasis data, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif di tahap lanjutan akan sangat menentukan kualitas APBD 2026 sebagai instrumen pembangunan yang adil, efektif, dan berdaya guna.